MASA INSENTIF PAJAK DIPERPANJANG!!! SIMAK PENJELASANNYA

Post Image
21 Aug 2020

Belakangan ini, dunia dihadapkan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan yaitu dengan mewabahnya CORONA VIRUS. Berbagai dampak telah dirasakan oleh negara-negara di dunia, termasuk INDONESIA. Era New Normal yang kita hadapi sekarang mengharuskan semua SEKTOR INDUSTRI BANGKIT dari keterpurukan. Peran pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap berbagai sektor yang terkena dampak Corona Virus sangat penting. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu MEMBERIKAN INSENTIF DIBIDANG PERPAJAKAN guna memberikan kelonggaran terhadap Wajib Pajak dan pelaku usaha. Adanya PMK NO.44/PMK.03/2020 memberikan angin segar kepada WAJIB PAJAK baik sebagai PELAKU USAHA maupun KARYAWAN, dimana bagi yang memenuhi kriteria dan mendapatkan jawaban atas surat permohonan insentif dari pemerintah dapat menggunakan insentif tersebut dari masa April 2020 s/d September 2020. Tetapi dengan PMK No. 44 tsb tidaklah cukup memuaskan karena masih banyak yang belum dapat menikmati angin segar tsb padahal sama-sama terpuruk sehingga belum lama ini, Pemerintah Mengeluarkan peraturan terbaru mengenai insentif pajak bagi yang terdampak Corona Virus yaitu PMK-86/PMK.03/2020 yang menggantikan PMK No. 44. Berikut penjelasannya…

 

1. PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Yang Berhak Mendapatkan Insentif ini yaitu Pegawai yang :

  • Menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk WP dengan KLU Tertentu (semula 1.062 KLU menjadi 1.189 KLU), termasuk WP kawasan KITE atau kawasan Berikat;
  • Memiliki NPWP;
  • Pada masa pajak tersebut Memperoleh Penghasilan Bruto yang diSetahunkan Tidak Lebih Dari RP 200.000.000

Prosedur untuk mendapatkan insentif ini yaitu :

  1. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan melalui www.pajak.go.id untuk memanfaatkan fasilitas pajak ini;
  2. Apabila saat menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria, DJP akan menerbitkan pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif PPh 21 Pasal 21 DTP;
  3. Pemberi kerja wajib memberikan secara tunai PPh Pasal 21 DTP kepada pegawai;
  4. Melampirkan Surat Setoran Pajak/Cetakan Kode Billing dengan keterangan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020” pada saat pelaporan;
  5. Pemberi kerja wajib menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Insentif PPh Pasal 21 DiTanggung Pemerintah BERLAKU SEJAK MASA PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN S/D DESEMBER 2020.

 

 2. PPH FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Yang berhak mendapat insentif ini yaitu Wajib Pajak yang :

  • Memiliki Peredaran Bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dan dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018;
  • Menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final DTP sepanjang masa insentif paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
  • Melampirkan Surat Setoran Pajak/Cetakan Kode Billing dengan keterangan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020 pada saat pelaporan.

Insentif PPh Final UMKM BERLAKU SEJAK MASA PAJAK APRIL 2020 S.D MASA PAJAK DESEMBER 2020.

 

3. PPH PASAL 22 IMPOR

Yang berhak menerima insentif ini yaitu Wajib Pajak yang Memiliki kode KLU tertentu (semula 431 KLU menjadi 721 KLU), WP termasuk perusahaan KITE atau kawasan berikat.

Prosedur untuk mendapatkan insentif ini yaitu :

  • WP menyampaikan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk memanfaatkan insentif melalui pajak.go.id;
  • Bagi WP yang memenuhi kriteria akan diberikan SKB, bagi yang tidak akan diberikan surat penolakan;
  • Pada saat pelaporan WP melampirkan SKB tersebut;
  • Pelaporan Realisasi PPh Pasal 22 Impor dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Insentif PPh Pasal 22 Impor BERLAKU SEJAK TANGGAL SKB DITERBITKAN S.D 31 DESEMBER 2020.

 

4. ANGSURAN PPH PASAL 25

Yang berhak menerima insentif ini yaitu Wajib Pajak (WP) yang Memiliki kode KLU tertentu (semula 846 KLU menjadi 1.013 KLU), termasuk dalam perusahaan KITE atau Kawasan Berikat.

Prosedur mendapatkan insentif ini yaitu :

  • WP menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif melalui pajak.go.id;
  • WP yang tidak memenuhi kriteria akan diberikan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif;
  • WP yang memenuhi kriteria akan diberikan pengurangan 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang;
  • Pelaporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Insentif Angsuran PPh Pasal 25 BERLAKU SEJAK MASA PAJAK PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN S/D DESEMBER 2020.

 

5. INSENTIF PPN

Insentif PPN yang di maksud adalah Pengembalian Pendahuluan PPN bagi PKP Resiko Rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 5.000.000.000.

Yang berhak menerima insentif ini yaitu WP dengan KLU tertentu (semula 431 KLU menjadi 716 KLU), termasuk perusahaan KITE atau kawasan berikat.     

Prosedur untuk mendapatkan insentif ini yaitu :

  • PKP menyampaikan SPT Masa PPN dengan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP Beresiko Rendah pada SPT;
  • SPT Masa PPN yang diberikan Pengembalian Pendahuluan meliputi SPT Masa PPN termasuk Pembetulan SPT Masa PPN untuk masa April 2020 s.d Desember 2020;
  • Pengajuan permohonan Pengembalian Pendahuluan disampaikan paling lambat 31 Januari 2021.

Dengan adanya PERLUASAN INSENTIF PAJAK oleh pemerintah tersebut, hal ini SANGAT MERINGANKAN beban perpajakan bagi WAJIB PAJAK baik sebagai PELAKU USAHA maupun KARYAWAN. Insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WAJIB PAJAK dalam memenuhi KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA dan tidak lagi dirasakan sebagai beban. Penerimaan negara pun akan bertambah dan akan berdampak pada KESEJAHTERAAN masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita harus dapat MEMANFAATKAN berbagai insentif tersebut dengan BIJAK.

Apabila anda sebagai WAJIB PAJAK merasa KESULITAN dalam pengajuan atau TIDAK SEMPAT DALAM PELAPORAN INSENTIF PAJAK maka V2C CONSULTANT bisa menjadi SOLUSI tepat sebagai jasa KONSULTAN PROFESIONAL dengan tim KONSULTAN TERDAFTAR, TERPERCAYA, dan HANDAL. Kami selalu memberikan pelayanan secara KOMPREHENSIF dalam semua aspek (PAJAK, AKUNTANSI, HUKUM, dan BISNIS).

 

Jika Anda membutuhkan konsultasi dan bantuan seputar AKUNTANSI, HUKUM, PAJAK, dan BISNIS, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui:

Telp.    : 021 733 4239
WA      : 0851 0229 3839
E-Mail  : mkt@v2cconsultant.com
Web.   : www.v2cconsultant.com

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.